Semua Transaksi Bakal Nyambung ke NIK dan NPWP, Aman Nggak Sih Payment ID?

guideku.com - Pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) bakal meluncurkan sistem transaksi digital baru bernama Payment ID. Buat kamu yang belum paham apa itu Payment ID, sistem ini adalah sebuah metode transaksi digital terpusat yang ada dan dikelola langsung di bawah naungan Bank Indonesia.

Bayangkan saja ini seperti sebuah "nomor rekening nasional" tunggal yang bisa digunakan untuk berbagai macam pembayaran. Terdengar jadi sebuah terobosan yang bagus, kan?

Tapi, sistem ini juga tidak terlepas dari adanya pro dan kontra di tengah masyarakat. Terlebih lagi setelah pemerintah menyebut sistem transaksi yang ada di Payment ID ini bakal terkoneksi dengan data-data sensitif seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wah, gimana tuh?

Meski diklaim oleh pemerintah bakal jadi solusi transaksi yang lebih aman dan nyaman, masyarakat tetap saja was-was akan risiko kebobolan atau kebocoran data yang bisa membahayakan data pribadi mereka. Tidak heran jika ada beberapa pihak yang meminta program ini ditinjau ulang kembali, termasuk dari aspek keamanannya yang paling krusial.

Kesenjangan Teknologi Bisa Jadi Penghalang Pemerataan Program

Selain masalah risiko kebocoran data yang menyangkut NIK dan NPWP yang jadi titik fokus pro dan kontra dari Payment ID, masyarakat juga menyoroti adanya kesenjangan teknologi dari penerapan sistem digital ini.

Tidak semua lapisan masyarakat di Indonesia, khususnya para orang tua atau lansia, memahami metode transaksi keuangan modern ini. Sama halnya seperti M-banking dan QRIS yang sudah ada lebih dulu, tidak semua orang juga paham cara kerja dan mekanismenya secara langsung. Masih banyak yang lebih nyaman bertransaksi dengan uang tunai.

Hal ini tentunya bisa jadi aspek yang seharusnya dipertimbangkan dengan sangat matang oleh pemerintah sebelum meluncurkan Payment ID yang direncanakan rilis pada tanggal 17 Agustus 2025 nanti. Jangan sampai niat baik untuk efisiensi malah jadi bumerang bagi banyak pihak. Apalagi ini menyangkut sistem keuangan nasional. Jika banyak warga yang kesulitan menggunakannya, tujuan inklusi keuangan justru bisa terhambat.

Sebenarnya dalam konsepnya, hadirnya Payment ID ini bisa dikatakan jadi terobosan yang cukup baik, terutama untuk menyasar bantuan pemerintah seperti Bantuan Sosial (Bansos) agar tetap sasaran. Dengan menghubungkan transaksi ke NIK, pemerintah bisa memastikan bantuan langsung masuk ke rekening penerima yang sah, bukan ke pihak lain.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pemerintah memerlukan verifikasi beberapa data sensitif semacam NPWP dan NIK untuk mengonfirmasinya.

Tapi, masalah keamanan data di Indonesia tidak bisa dipungkiri masih sangat buruk saat ini. Kita sudah terlalu sering mendengar berita jutaan data pribadi masyarakat Indonesia yang dibobol dan terjual bebas di dunia maya. Rekam jejak inilah yang membuat masyarakat skeptis dan cemas.

Tidak heran memang, dalam masa perilisan dan uji coba Payment ID nanti, pemerintah dan Bank Indonesia juga harus melakukan banyak sekali pemantauan dan evaluasi. Khususnya pada sektor keamanan digital, mereka harus bisa memberikan jaminan sekuat baja bahwa data pribadi masyarakat tidak akan bocor.

Jadi, pertanyaannya bukan hanya "amankah sistem ini?", tetapi juga "siapkah kita semua untuk menggunakannya?"