Orang Kaya Hingga Pejabat Ketahuan Dapat BPJS Gratis, Menkes Blak-blakan Biang Keroknya

guideku.com - Gengs, siap-siap geleng-geleng kepala. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin baru saja membongkar sebuah ironi yang nyesek banget di sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kita.

Ternyata, selama ini banyak orang kaya, bahkan pejabat sekelas Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkes, ikut menikmati iuran BPJS gratis yang seharusnya cuma buat warga miskin!

Ini bukan cuma sekadar "salah sasaran". Ini adalah potret betapa kacaunya data penerima bantuan di negeri ini. Dan yang bikin makin epik, Menkes Budi nggak ragu menjadikan bawahannya sendiri sebagai contoh nyata di depan anggota DPR.

'Spill the Tea' Langsung dari Menkes

Dalam rapat kerja bareng Komisi IX DPR RI, Selasa (15/7/2025), Menkes Budi tanpa basa-basi menceritakan kasus yang menimpa Sekjennya, Kunta Wibawa Dasa Nugraha.
"Sekjen saya, Pak Kunta Wibawa itu juga dibayarin PBPU-nya (iuran BPJS) karena dia di DKI Jakarta pada saat itu," kata Budi.

"Bapak ibu pernah dengar kan DKI Jakarta semua dibayarin sama pemda termasuk Pak Kunta Wibawa, dan ada orang lain yang lebih kaya dari beliau juga dibayarin,” lanjutnya.

Sebuah pengakuan yang blak-blakan dan langsung menampar realita. Kalau sekelas pejabat tinggi saja bisa "kecipratan" bantuan buat orang miskin, gimana dengan yang lain?

Kenapa Bisa Kejadian? Ini Biang Keroknya

Jadi, kenapa sih bisa sampai kejadian kayak gini? Menurut Menkes Budi, masalah utamanya adalah data yang amburadul dan kebijakan yang pukul rata.

Kasus Sekjen Kemenkes ini terjadi karena kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang menerapkan universal health coverage. Niatnya baik, yaitu biar semua warga DKI punya jaminan kesehatan. Caranya, semua warga ber-KTP DKI otomatis didaftarin jadi peserta JKN kelas III dan iurannya dibayarin Pemda.

Masalahnya, kebijakan ini nggak memandang status ekonomi. Mau kamu anak sultan atau anak kosan, selama KTP-mu DKI, ya ikut dibayarin. Inilah yang bikin pejabat dan orang-orang kaya ikut menikmati fasilitas yang seharusnya jadi hak warga yang benar-benar membutuhkan.

Menkes Budi juga menyoroti belum adanya standar nasional tentang siapa yang layak dapat bantuan. Tiap daerah punya kriteria sendiri-sendiri, jadi datanya nggak sinkron.

Solusi dari Istana: Satu Data Biar Nggak Salah Sasaran Lagi

Untuk mengakhiri "drama salah sasaran" yang udah kronis ini, Menkes Budi bilang kalau Presiden Prabowo Subianto sudah kasih arahan tegas. Solusinya adalah membuat satu basis data terpusat untuk semua program bantuan sosial di Indonesia.

Nantinya, data ini akan dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan jadi acuan tunggal.

"Jadi itu sebabnya kemudian ditugaskan semua data harus ditaruh di BPS, karena penerima subsidi listrik, penerima PBI (BPJS gratis), penerima PKH, penerima mungkin subsidi BBM, subsidi pupuk nanti diusahakan sebaiknya orangnya kategorinya sama," jelas Budi.

Kenapa Ini Penting Buat Kita?

Gengs, mungkin kamu mikir, "Terus urusannya sama gue apa?" Urusannya gede banget. Uang yang dipakai buat bayarin iuran BPJS orang-orang mampu itu adalah uang pajak, uang negara. Uang yang seharusnya bisa dipakai buat nambah fasilitas rumah sakit di pelosok, beli alat kesehatan yang lebih canggih, atau ngebantu orang yang beneran sekarat tapi nggak punya biaya.

Ketika bantuan nggak tepat sasaran, yang jadi korban ya kita semua. Semoga dengan adanya satu data terpusat ini, ke depannya nggak ada lagi cerita "yang kaya makin untung, yang miskin makin buntung". Setuju?