Buntut Drama Royalti, Menkum Perintahkan Audit Total LMKN dan LMK!

guideku.com - Drama soal royalti musik yang udah bikin pusing tujuh keliling, dari mulai kafe yang takut muter lagu sampai hotel yang disomasi gara-gara suara burung, akhirnya sampai juga ke telinga pejabat. Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas akhirnya turun gunung!

Nggak pake basa-basi, Supratman memerintahkan dilakukannya audit menyeluruh terhadap Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan semua Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Sebuah langkah tegas yang seolah jadi jawaban atas semua keresahan para musisi dan pelaku usaha.

'Kita Mau Audit, Biar Transparan!'

Menkum Supratman sadar betul kalau kepercayaan publik terhadap lembaga penagih royalti ini sudah di titik terendah. Makanya, ia langsung mengambil langkah paling fundamental: buka-bukaan.

"Khusus royalti, ini lagi kita mau kumpulkan LMKN dan LMK-nya. Saya sudah lapor, kita akan minta supaya akan ada audit baik LMK-nya maupun LMKN-nya," kata Supratman di Senayan, Jakarta, Senin (18/8/2025) malam.

Tujuannya? Bukan buat cari-cari kesalahan, tapi buat bikin semuanya jadi transparan.

"Karena tuntutan publik juga tidak salah, ya. Tidak salah karena terkait dengan transparansi penggunaan sistem," ujarnya.

"Berapa yang dipungut, bagaimana penyalurannya. Nah, karena itu hanya mekanisme audit yang bisa memberi kita gambaran seperti itu," tambah dia.

Satu Aturan Emas: 'Tidak Boleh Membebani UMKM!'

Nah, ini bagian paling penting yang jadi angin segar buat para pemilik warung kopi, kafe kecil, dan semua pelaku UMKM. Di tengah proses penyusunan aturan baru, Supratman sudah ngasih satu "aturan emas" yang nggak bisa ditawar.

"Saya mau tegaskan bahwa satu, tidak boleh membebani UMKM terutama. Itu yang paling penting," tegasnya.

Sebuah pernyataan yang jelas banget berpihak pada para pengusaha kecil yang selama ini paling sering jadi korban "teror" tagihan.

Selain ngasih perintah audit, Supratman juga sekalian ngasih "kuliah umum" buat meluruskan semua kesalahpahaman yang viral di media sosial.

Soal Lagu Indonesia Raya Kena Royalti? HOAKS!

Nggak ada itu. Semua orang yang bicara tentang itu adalah orang yang tidak baca undang-undang," sentilnya. Menurutnya, lagu kebangsaan itu sudah jadi milik publik dan jelas-jelas dikecualikan dari UU Hak Cipta.

Acara Kawinan Kena Tagihan? GAK ADA!

Ini yang paling sering ditakutin. Supratman dengan tegas menepisnya. "Nggak ada, kalau kawinan mah nggak ada," ujarnya.

Kewajiban ini, kata dia, cuma berlaku buat tempat-tempat yang sifatnya komersial. "Kalau kafe kan namanya, royalti itu kan buat mendengarkan sebuah karya cipta di tempat komersil. Dikomersialkan. Itu yang punya kewajiban," paparnya.

Jadi, Apa Selanjutnya?

Gebrakan dari Menkumham ini jelas jadi harapan baru.

Audit Total: Ini adalah langkah paling krusial untuk mengembalikan kepercayaan. Kita akhirnya bisa tahu, beneran nggak sih duit royalti itu sampai ke tangan musisi yang berhak?

Perlindungan UMKM: Aturan emas ini bisa jadi penyelamat bagi ribuan usaha kecil.

Klarifikasi Hoaks: Penjelasan soal lagu kebangsaan dan hajatan ini penting banget buat menghentikan kepanikan yang nggak perlu.

Sekarang, PR terbesarnya adalah mengawal proses audit ini biar benar-benar transparan. Semoga, setelah ini nggak ada lagi drama "burung disomasi" atau kafe-kafe yang jadi "senyap" karena takut muter lagu.