Netizen Ribut: Pin One Piece Gibran Boleh, Kok Mural Bikinan Rakyat Dihapus dan Bendera Dilarang?

guideku.com - Drama soal simbol bajak laut dari anime One Piece di Indonesia kini memasuki babak "pengadilan netizen". Setelah pemerintah dan aparat ramai-ramai menganggap pengibaran bendera Jolly Roger sebagai ancaman "makar", para warganet justru "menyekakmat" balik dengan satu pertanyaan super telak: Kalau rakyat dilarang, kenapa dulu Gibran boleh?

Foto lawas Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dengan santainya memakai pin Jolly Roger Topi Jerami saat kampanye kini "bangkit dari kubur". Foto ini jadi "senjata" utama netizen untuk menyoroti apa yang mereka anggap sebagai standar ganda yang sangat tidak adil.

Netizen Sebut Gibran Ketua One Piece?

Di saat aparat di berbagai daerah sibuk menghapus mural One Piece dan melarang pengibaran benderanya, foto Gibran saat debat Cawapres pada 21 Januari 2024 justru berseliweran lagi di mana-mana. Momen ini jadi bukti yang tak terbantahkan bagi netizen.

"Gibran aja pakai pin one piece dan ga dibilang makar," sindir seorang netizen di X (dulu Twitter).

"Halo Bapak Menkopolhukam [...] masih ingat Saat debat Pilpres yg Lalu Kalau @gibran_tweet pakai Logo One Piece, jadi Tolong Jangan Terus Rakyat di Kejar-kejar," tulis akun lain, langsung "mencolek" pejabat tinggi.

Sentimen ini semakin memanas saat dibandingkan dengan perlakuan yang diterima rakyat biasa.

"Sekarang ada daerah yang baru gambar logo One Piece di tengah jalan aja langsung disuruh hapus sama tentara dan polisi. Lah ini wapresnya malah pake pin-nya," komentar seorang pengguna TikTok, menyoroti insiden di Sragen.

Bahkan ada yang dengan satir menunjuk Gibran sebagai "biang kerok"-nya. "Kalau mau ditindak, ya ini ketuanya, Pak. Dia yang mulai duluan," tulis komentar lain yang viral.

Pin dan Bendera One Piece, Beda Konteks Gak Sih?

Tentu saja, nggak semua netizen sependapat. Ada juga kubu yang mencoba memberikan pembelaan dan meluruskan konteks. Menurut mereka, membandingkan pin kecil dengan pengibaran bendera besar itu nggak apple-to-apple.

“Pin itu cuma aksesori fashion, dipakainya di dada. Beda sama bendera yang dikibarkan di tiang, seolah-olah mau menggantikan Merah Putih. Jelas beda konteks dan niatnya,” tulis akun @d***.

“Kalau sudah benci, apa pun jadi salah. Padahal yang dilarang itu kan mengganti bendera negara, bukan pakai pin kartun di baju,” komentar lainnya, menuding bahwa keributan ini lebih didasari sentimen politik daripada logika.

Jadi, Ini Soal Simbol atau Soal Siapa yang Pakai?

Gengs, perdebatan sengit ini sebenarnya bukan lagi soal boleh atau tidaknya pakai simbol One Piece. Ini sudah bergeser menjadi pertanyaan yang lebih dalam: apakah aturan di negeri ini berlaku sama untuk semua orang?

Kenapa saat simbol itu dipakai oleh seorang calon wakil presiden saat kampanye, semuanya aman-aman saja dan bahkan dianggap sebagai strategi marketing yang keren?

Tapi begitu simbol yang sama dipakai oleh rakyat biasa (sopir truk, pemuda di desa) untuk menyuarakan keresahan, langsung dicap "makar", "provokasi", dan "memecah belah bangsa"?

Polemik ini menunjukkan betapa capeknya masyarakat dengan apa yang mereka rasakan sebagai ketidakadilan dan standar ganda. Pada akhirnya, yang dituntut publik itu simpel: konsistensi.

Kalau memang dianggap berbahaya dan dilarang, ya larang semua tanpa pandang bulu, termasuk untuk para pejabat. Kalau memang boleh sebagai bentuk ekspresi, ya jangan tebang pilih siapa yang boleh dan siapa yang tidak.

Gimana menurutmu? Apakah ini murni soal perbedaan konteks antara pin dan bendera? Atau memang ada standar ganda yang sedang dimainkan?