guideku.com - Kabupaten Pati di Jawa Tengah lagi bergolak! Apa yang awalnya cuma protes soal kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang gila-gilaan, kini meledak menjadi gerakan massa besar-besaran yang menuntut satu hal: Bupati Sudewo mundur!
Drama ini mencapai puncaknya pada Rabu (13/8/2025), saat ribuan warga "menguasai" gedung DPRD, bahkan sampai masuk ke ruang sidang paripurna. Ini adalah potret nyata saat kesabaran rakyat sudah habis dan "kekuasaan tertinggi" benar-benar kembali ke tangan mereka.
Serangan Dadakan ke Ruang Sidang Paripurna
Di tengah kepungan ribuan massa, DPRD Pati mendadak menggelar sidang paripurna. Tapi sidang kali ini beda. Perwakilan para pendemo ikut merangsek masuk dan "mengambil alih" mikrofon.
Baca Juga
Dalam video yang viral, terlihat seorang pria berkaos No Viral No Justice berorasi dengan berapi-api di depan para anggota dewan yang cuma bisa terdiam alias kicep.
"Gas, lengserkan!" teriak perekam video, menyuarakan semangat yang sama.
Aksi "pendudukan" ruang sidang ini sontak bikin netizen auto salut.
"Keren, cerdas langsung menguasai ruang sidang mantaapp dulur," puji seorang netizen.
"Kawal terus, tunjukkan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat," seru yang lain.
Bupati Menolak Mundur: Saya Dipilih Rakyat
Terus, gimana reaksi Bupati Sudewo yang jadi target utama amukan massa? Ternyata, dia mengaku gak akan mundur. Meskipun sudah dilempari botol, gelas plastik, dan sandal saat mencoba menemui massa, Sudewo menolak mentah-mentah tuntutan untuk mundur.
“Saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan demokratis, sehingga saya tidak bisa berhenti dengan tuntutan tersebut. Semuanya ada mekanismenya,” ujar Sudewo dalam konferensi pers.
Sikapnya ini seolah menjadi kelanjutan dari kesombongan-nya di awal, di mana ia terekam dalam video "menantang" rencana demo 50.000 warga.
Gubernur 'Lempar Bola Panas' ke DPRD
Di tengah semua kekacauan ini, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi ikut buka suara. Tapi, bukannya menengahi, ia justru seolah cuci tangan dan melempar bola panas ini ke DPRD Pati.
"Ya, itu tanyakan ke sana (DPRD). Mekanismenya harus di DPRD," katanya.
Meskipun ia menghargai hak warga untuk berdemo, jawabannya yang super diplomatis ini seolah menegaskan kalau ini adalah masalah internal Pati yang harus mereka selesaikan sendiri.
Jadi, Apa Selanjutnya?
Drama di Pati ini belum selesai. DPRD kini sudah sepakat untuk membentuk panitia khusus (Pansus) dengan tujuan pemakzulan Bupati Sudewo. Tapi jalan ini masih panjang dan penuh dengan lobi-lobi politik.
Ini bukan lagi sekadar soal PBB naik 250%. Ini soal bagaimana seorang pemimpin berkomunikasi dengan rakyatnya. Saat kebijakan yang memberatkan dibalas dengan sikap yang arogan dan menantang, jangan kaget kalau rakyat akhirnya memilih untuk "turun ke jalan" dan mengambil allih panggung.
Kita tunggu saja, apakah kekuatan rakyat di Pati akan benar-benar berhasil melengserkan bupatinya?
Terkini
- Tantangan Pengangguran Muda Menguat, YES 2025 Dorong Arah Baru Ekonomi Hijau, Digital, dan Hilirisasi
- Saat Merek Lain Perang Harga, VinFast Justru Punya Jurus Beda Buat Rebut Hati Orang Indonesia
- Agroforestri, Tenun, sampai Rumput Laut: Cara Komunitas di Desa Bangun Ekonomi Hijau
- Bukan Cuma Angka: Ini Cerita Nyata Pengguna BSya yang Penuh Berkah
- Nabung Haji Sampai Investasi Emas, Semua Bisa dari Satu Aplikasi Super BSya