Surat Pemakzulan Gibran Udah Masuk DPR, Benarkah Bisa Lengser Sebelum 2029?

guideku.com - Politik Indonesia emang nggak pernah kehabisan drama. Setelah hiruk pikuk Pilpres 2024 selesai, isu baru langsung bikin panas suasana: kemungkinan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Bahkan, pakar hukum tata negara Refly Harun sampai bikin analisis yang cukup bikin merinding: Gibran bisa saja lengser dari kursinya sebelum 2029.

Pertanyaannya, apa bener skenario ini bisa kejadian secepat 2026 atau 2027? Yuk, kita kupas tuntas penjelasan Refly Harun dan latar belakangnya.

Enam Pintu Pemakzulan ala Refly Harun

Dalam podcast dan beberapa forum yang ia hadiri, Refly Harun nyebutin ada enam pintu yang bisa dipakai untuk "menggoyang" Gibran dari jabatan Wapres.

1. Putusan MK bermasalah

Menurut Refly, kalau putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres terbukti hasil kolusi, itu bisa jadi pintu pertama impeachment. Apalagi hakim MK saat itu ada Anwar Usman, pamannya Gibran, yang bikin banyak orang curiga soal konflik kepentingan.

2. Kasus dugaan suap

Kalau terbukti ada penerimaan uang ratusan miliar dari kartel bisnis, itu jelas masuk pelanggaran hukum berat dan bisa jadi alasan pemakzulan.

3. Akun "Fufufafa"

Kasus akun anonim yang viral karena hina banyak tokoh politik ini masih jadi misteri. Kalau terbukti pemiliknya Gibran, itu bisa dikategorikan perbuatan tercela sekaligus pembohongan publik.

4. Syarat jasmani dan rohani

Undang-undang jelas mensyaratkan presiden dan wakil presiden harus sehat jasmani rohani. Kalau ada bukti sebaliknya, bisa dipakai buat menggoyang kedudukan Gibran.

5. Soal ijazah

Ini yang sering jadi bahan obrolan panas. Refly bilang Gibran diduga nggak punya ijazah SMA yang sah, padahal itu syarat minimal buat nyalon. Kalau terbukti, ya sudah jelas bisa di-impeach.

6. Isu terlarang

Ada desas-desus soal keterlibatan Gibran dalam hal-hal "nggak pantas" (walau belum terbukti). Kalau kelak ada bukti kuat, ini bisa jadi pintu keenam.

Surat Pemakzulan dari Forum Purnawirawan TNI

Isu pemakzulan Gibran bukan sekadar gosip. Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP TNI) resmi mengajukan surat usulan pemakzulan ke MPR dan DPR. Surat bernomor 003/FPPTNI/V/2025 ini dikirim 26 Mei 2025, dengan tanda tangan tokoh-tokoh senior macam Jenderal (Purn) Fachrul Razi, Marsekal (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana (Purn) Slamet Soebijanto.

Isi suratnya lumayan ngeri-ngeri sedap: mulai dari kritik soal proses hukum di MK, dugaan nepotisme, minimnya pengalaman Gibran (baru dua tahun jadi wali kota Solo), sampai isu ijazah dan dugaan korupsi bareng Kaesang. Bahkan, kasus akun Fufufafa juga disinggung di sana.

FPP TNI bilang usulan ini murni demi menjaga integritas konstitusi dan moral publik. Surat ini juga ditembuskan ke Presiden Prabowo, Ketua MK, Ketua DPD, Panglima TNI, sampai mantan wapres dan partai politik. Jadi jelas, tekanannya serius banget.

Bisa Diganti Anies Baswedan?

Nah, di sinilah analisis Refly makin bikin heboh. Menurut dia, kalau Gibran benar-benar dimakzulkan, bukan nggak mungkin Anies Baswedan masuk sebagai penggantinya. Alasannya, Prabowo bisa aja ingin merangkul rivalnya untuk memperkuat stabilitas pemerintahan.

Tapi ada catatan penting: menurut Refly, Anies harus siap buat nggak nyalon di Pilpres 2029 kalau mau duduk jadi wapres. Kenapa? Karena dengan "mengunci" Anies di kursi wapres, peluang munculnya lawan kuat di 2029 bisa dipangkas habis. Jadi ya, semacam barter politik tingkat tinggi.

DPR Masih "Galau"

Meski surat pemakzulan sudah masuk, DPR belum langsung bergerak. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, bilang mereka masih harus mengkaji, apalagi ada banyak pro-kontra. Jadi, belum bisa serta-merta diproses. Tapi, kalau desakan publik makin kencang, bukan nggak mungkin pembahasan bakal dipercepat.

Secara aturan, kalau posisi wakil presiden kosong, Presiden harus ajukan dua nama calon pengganti ke MPR. Nah, dari situ lah politik akan makin panas: siapa yang bakal dipilih?

Jadi, apakah pemakzulan Gibran beneran bisa terjadi 2026 atau 2027? Jawabannya: mungkin aja. Semua tergantung bukti hukum, sikap DPR-MPR, dan tentu saja peta politik di belakang layar.