Kepala Bappenas: Ibu Kota Baru Dihuni 1,5 Juta Penduduk Saja

Guideku.com - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menegaskan, Ibu Kota baru nantinya ketika diputuskan, tidak dirancang untuk menyaingi kota Jakarta yang merupakan Ibu Kota sebelumnya.

Hal ini dikatakannya dalam diskusi Pemindahan Ibu Kota Negara di Kantor Staf Kepresidenan, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/5/2019), seperti dikutip dari Suara.com.

"Yang ingin saya tekankan, Ibu Kota baru nanti, kalau diputuskan akan dibuat tidak didesain untuk menyaingi Jakarta, tidak didesain untuk sebesar Jakarta," jelas Bambang.

Bahkan kata Bambang, nantinya Ibu Kota baru tersebut hanya dihuni untuk 900 ribu sampai 1,5 juta penduduk saja.

"Bahkan dalam skenario kami hanya ada dua pilihan, untuk 1,5 juta atau hanya 900 ribu, kalau pun diambil 1,5 juta penduduk, kalau kita masukan 10 kota terbesar Indonesia hari ini pun mereka nggak akan masuk 10 kota terbesar," ungkapnya.

Karena itu, kata Bambang Ibu Kota nantinya tidak harus menjadi kota besar. Tapi Ibu Kota baru akan berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan bisa menumbuhkan kegiatan ekonomi di wilayah yang sebelumnya.

"Karena tadinya wilayah itu kosong tidak ada kegiatan sekarang ada wilayah pusat pemerintahan yang pindah ke situ. Pusat pemerintahan bagaimana pun itu punya nilai ekonomi yang tidak kecil, yang akan bisa kemudian menjadi faktor yang menumbuhkan ekonomi di sekitar wilayah Ibu Kota baru tersebut," kata Bambang.

Lebih lanjut, Bambang juga menambahkan, bahwa Ibu Kota sebelumnya yakni Jakarta tetap menjadi pusat bisnis dan keuangan.

Nantinya Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tetap berlokasi di Jakarta.

Sementara pusat pemerintahan, lembaga eksekutif, yudikatif dan kedutaan berada di Ibu Kota baru.

"Ide bahwa kota baru itu tidak menyaingi Jakarta, bahwa Jakarta akan tetap menjadi kota pusat bisnis dan keuangan," katanya.

Sebagai informasi, dalam diskusi tersebut hadir pula Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor Sugianto dan Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar.

SUARA.com/Ummi Hadyah Saleh